Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saat Jepang menjajah Indonesia, mereka melakukan berbagai tindakan yang mampu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia.

Pemerintah Jepang membuat kebijakan pemerintah untuk mempertahankan jajahannya, yang kesemuanya tidak terlepas dari praktek-praktek eksploitasi terhadap bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara: Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu); Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya & Jepang pelindung Asia);

Pemerintah Jepang juga melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji, dan menarik simpati organisasi Islam MIAI. Dengan propaganda-propaganda tersebut menimbulkan dampak bagi bangsa Indonesia. Dampak tersebut antara lain dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, birokrasi, dan militer.

A. Bidang Politik

1. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang.
2. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, misalnya desa dengan Ku, kecamatan dengan So, kawedanan dengan Gun, kotapraja dengan Syi, kabupaten dengan Ken, dan karesidenan dengan Syu. 
3. Jepang membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa-Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatera berpusat di Bukittinggi, angkatan laut di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian berpusat di Ujungpandang (sekarang Makassar).
4. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan kearah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno Heika..
5. Jepang membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti gerakan Tiga A dan Gerakan Putera. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang.
6. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh PM Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943.

B. Keadaan Sosial-Budaya dan Ekonomi

1. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan.
2. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Para pekerja romusa itu juga dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya.
3. Kondisi masyarakat menyedihkan karena bahan makanan sulit didapat, penyakit kudis menjangkiti masyarakat, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan sehingga mereka menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian.
4. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. 
5. Masyarakat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Pemerintah Jepang tonarigumi (rukun tetangga) untuk memobilisasi massa dengan efektif.
6. Komunikasi di Indonesia mengalami kesulitan baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar,karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang.
7. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan Bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. 
8. Karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang bernama Keimun Bunka Shidosho.
9. Para gadis dan perempuan tersebut di sekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat.

C. Pendidikan

1. Untuk memudahkan pengawasan pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan enam tahun.
2. Para siswa harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. 
3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib.
4. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung. Jepang juga membuka akademi pamong praja (Konkoku Gakuin) di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran.
5. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan.
6. Para pelajar dianjurkan untuk masuk militer seperti heiho, seinenden. Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu. Dalam seinenden mereka dijadikan barisan pelopor atau suisintai.

D. Birokrasi dan Militer

1. UU No. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan UU No.28 tentang Aturan Pemerintah Syu dan Tokubetshu Syi, maka berakhirlah pemerintahan sementara.  Seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi atas syu, syi, ken, gun, son, dan ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang.
2. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chou Sangi yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volkstraad. Dalam Volkstraad masih dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas. Sementara chou sangi tidak dapat melakukan hal itu.
3. Rakyat Indonesia mendapat kesempatan untuk berlatih militer. Mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer, dan latihan perang.